Setnov Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Ketua DPR yang Baru

LB Ciputri Hutabarat    •    17 Desember 2015 07:57 WIB
Setnov Mundur, Begini Mekanisme Pemilihan Ketua DPR yang Baru
Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate. Foto: Antara/Andika Wahyu.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR membuka babak baru pekerjaan rumah (PR) Dewan Yang Terhormat. Pasalnya, tampuk kekuasaan Senayan harus segera diisi.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menyebutkan penggantian pimpinan DPR harus diganti satu paket."Tidak perlu didorong (mundur) namun itu adalah konsekuensi dan sesuai UU MD3 dan tatib DPR RI," kata Plate di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (16/12/2015).

Lantas bagaimana mekanisme pemilihan ketua DPR yang baru? Dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengamanatkan harus ada pimpinan DPR sebagai pelaksana tugas sementara pengganti pimpinan DPR sebelumnya.

Tepatnya pada pasal 87 ayat 3 disebutkan pelaksana tugas tersebut harus bekerja sampai pimpinan defintif terpilih melalui Sidang Paripurna. Perlu diingat, di dalam ayat selanjutnya disebutkan pengganti pimpinan partai harus berasal dari partai yang sama.

Secara implisit, Partai Golkar berpeluang besar mengirimkan anggotanya untuk menggantikan kedudukan Setnov. Berikut kutipan Pasal 46 yang mengatur soal mekanisme pergantian pimpinan itu:

(1) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua DPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, DPR secepatnya mengadakan penggantian.

(2) Dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan, salah seorang pimpinan DPR meminta nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR yang berhenti kepada partai politik yang bersangkutan melalui Fraksi.

(3) Pimpinan partai politik melalui Fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR.

(4) Pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

(5) Setelah ditetapkan sebagai ketua dan/atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua dan/atau wakil ketua DPR mengucapkan sumpah/janji.

(6) Pimpinan DPR menyampaikan salinan keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden

Rencananya, pada Jumat 18 Desember 2015, dewan menggelar rapat paripurna untuk melanjutkan nasib pimpinan DPR RI.

(AZF)