Politikus Hanura di DPRD Papua Minta Kontrak Karya Freeport Diperpanjang

Antara    •    17 Desember 2015 10:35 WIB
freeport
Politikus Hanura di DPRD Papua Minta Kontrak Karya Freeport Diperpanjang
Area pengolahan mineral PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Fraksi Hanura DPRD Papua Yan Mandenas meminta pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport. Menurutnya, memutus kontrak perusahaan pertambangan asal Amerika Serikat itu bukan solusi yang baik.
 
"Apalagi menyerahkan pengelolanya kepada perusahaan lain," tegas Mandenas di Jayapura, Kamis (17/12/2015), seperti dikutip Antara.

Namun demikian, lanjut dia, harus ada pengubahan klausul jika kontrak karya PT Freeport diperpanjang. Di dalam kontrak harus tercantum kewajiban perusahaan penambangan terbesar di Indonesia itu memberikan saham kepada rakyat dari tujuh suku serta Pemprov Papua.

Pemberian royalti, pajak dan dana 1 persen, yang kini berjalan dianggap sudah tak lagi relevan. Menurutnya, pemberian saham kepada masyarakat pemilik hak ulayat dan Pemprov Papua diharapkan lebih menyejahterakan penduduk lokal.

"Selama ini dana satu persen yang diberikan dan dikelola Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) yang sebagian besar karyawannya adalah karyawan PT Freeport," tambah Mandenas.

Yan Mandenas mengatakan, bila pemberian saham itu disetujui maka perlu dibentuk lembaga yang benar-benar netral dan tidak di bawah LPMAK sehingga pengelolaannya lebih transparan.

Selama ini, dia menilai, pengelolaannya tidak transparan termasuk saat
anggota DPRP Papua hendak melakukan kunjungan kerja ke PT.Freeport.

"Banyak sekali alasan yang dikemukakan, termasuk masalah keamanan hingga menyebabkan kunjungan kerja tersebut tidak dapat direalisasi," ujar Mandenas.

Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Hanura Papua mengharapkan pemerintah pusat membantu mendorong agar kepemilikan saham bagi suku pemilik hak ulayat dan Pemprov Papua menjadi kenyataan.

"Mudah-mudahan pemerintah pusat mau membantu dan mendorong PT.Freeport memberikan saham untuk rakyat dan Pemprov Papua," harap Yan Mandenas.


(KRI)


Video /