Larang Ojek Online, Pemerintah Disebut Membunuh Kreativitas Anak Muda

Ilham wibowo    •    18 Desember 2015 11:49 WIB
ojek online
Larang Ojek Online, Pemerintah Disebut Membunuh Kreativitas Anak Muda
Sopir Go-Jek. Foto: MTVN/Ilham Wibowo

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar Digital Marketing Indonesia Anthony Leong menentang kebijakan pemerintah melarang ojek berbasis aplikasi. Dia menilai kebijakan ini memenjarakan kreativitas anak muda.

Anthony mengatakan, industri digital di Indonesia mulai menggeliat. Beberapa waktu belakangan sejumlah perusahaan dan aplikasi-aplikasi buatan lokal bermunculan seiring dengan semakin luasnya jangkauan internet di Nusantara.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Ekonomi Kreatif agar semakin banyak pengusaha startup di Indonesia. Namun saat ini regulasi sudah tidak memihak pada industri digital.

Anthony mempertanyakan mengapa baru saja sekarang Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melarang ojek dan transportasi berbasis aplikasi tersebut. Padahal, ojek dan transportasi berbasis aplikasi hadir di Indonesia sejak 2011.

"Ini sudah membunuh perkembangan startup di Indonesia yang kini sedang naik daun," kata Anthony kepada Metrotvnews.com, Jumat (18/12/2015).

Anthony yang juga Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI) menyebut, Jonan perlu melihat ke lapangan karena ojek pangkalan juga transportasi publik tidak resmi. Ia menduga, pemerintah tidak berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum melarang operasional transportasi berbasis aplikasi.

"Mungkin persepsi pemerintah harus lebih terbuka melihat hal ini. Perusahaan Go-Jek, Grab, Uber, dan lainnya itu merupakan perusahaan aplikasi digital," jelasnya.

Kementerian Perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Jonan pada 9 November.

Djoko mengatakan surat tersebut ditunjukan kepada Korps Lalu Lintas Polri, kapolda, dan gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Ketentuan angkutan umum di antaranya harus minimal beroda tiga, berbadan hukum, dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula). Namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," tegas Djoko.


(TRK)

Mourinho Kagumi Bek Benfica
Liga Champions 2017--2018

Mourinho Kagumi Bek Benfica

2 hours Ago

Kesetiaan Luisao membuat pelatih Manchester United Jose Mourinho kagum. Ia memuji penampilan be…

BERITA LAINNYA
Video /