Menteri Jonan Usul Revisi UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009

Wanda Indana    •    18 Desember 2015 15:19 WIB
ojek online
Menteri Jonan Usul Revisi UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan--MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mempertimbangkan untuk merevisi UU No.22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan darat. Upaya itu untuk mengakomodir agar layanan ojek online dapat beroperasi.

"Revisi bisa diajukan kedua belah pihak (DPR atau pemerintah). Sekarang belum, nanti minta arahan presiden," kata Jonan di Gedung Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (18/12/2015).

Dalam UU No. 22, layanan ojek online tidak boleh beroperasi lantaran bukan termasuk angkutan umum. Di sisi lain, permintaan ojek online sangat tinggi karena angkutan publik masih jauh dari kebutuhan.

"Saya bilang kalau dari UU, kendaraan roda dua nggak boleh jadi transportasi publik. Tapi, karena ini ada gap antara layanan transportasi publik yang dibutuhkan itu dengan yang ada masih besar, maka diisi transportasi publik dalam bentuk motor," ujarnya.

Jika layanan ojek online tetap mau beroperasi, lanjut Jonan, perusahaan aplikasi harus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Sebab, angkutan publik sangat berkenaan dengan keamanan penumpang.

"Kalau ini mau jalan silakan saja, tolong dikonsultasikan ke Polri supaya bisa bantu, itu saja," terangnya.

Jonan tak mempermasalahkan jika ojek online dianggap sebagai solusi alat transportasi sementara. "Kalau ini mau dianggap solusi sementara silakan sampai transportasi publiknya bisa baik, atau ubah UU karena ini sudah dari 2009," ujar Jonan.

Kementerian Perhubungan melarang ojek maupun taksi berbasis daring (online) beroperasi, karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Pelarangan beroperasi tertuang dalam surat pemberitahuan nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Surat tersebut juga ditujukan untuk Korp Lalu Lintas Polri, Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia. Pengoperasian ojek dan uber taksi dinilai tidak memenuhi ketentuan UU No. 22/2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 74/2014 Tentang Angkutan Jalan.


(YDH)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

5 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /