PDIP Targetkan Ubah UU MD3 Awal Tahun 2016

Anggitondi Martaon    •    18 Desember 2015 16:58 WIB
pengganti setya novanto
PDIP Targetkan Ubah UU MD3 Awal Tahun 2016
Anggota Fraksi PDIP Aria Bima--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Isu revisi Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terus bergulir. Fraksi PDIP berharap tradisi pemilihan pimpinan DPR bisa kembali ke metode dua periode sebelumnya.

"Tapi kita berusaha pada target ideal, ubah MD3 supaya mekanisme pemilihan bisa kembali seperti yang ditradisikan zaman Agung Laksono dan Marzuki Alie," kata anggota Fraksi PDIP Aria Bima di Gedung DPR kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (18/12/2015).

Menurut Aria, mengembalikan proses pemilihan pimpinan DPR ke pemilik suara terbanyak dalam Pemilu adalah bentuk menghargai suara rakyat.‎ Untuk itu, dia akan berusaha agar pemilihan MD3 bisa kembali seperti semula.‎‎

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua komisi VI ini mengatakan, masa sidang tahun depan adalah waktu ideal untuk merrevisi UU MD3. Namun, dirinya akan melihat situasi sebelum memutuskan mengusulkan revisi UU MD3.‎

"Target idealnya awal tahun, tapi kalau itu terlalu gaduh ya kita mikir juga. Nanti dikira kita nguber-nguber kekuasaan, nguber-nguber jabatan," terang dia.

‎Aria mengatakan, alasan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengalah pada saat pengesahan UU MD3 yang berlaku saat ini karena tekanan dari rakyat yang jenuh akan kegaduhan di lembaga legislatif. Sehingga, kata Aria, KIH terpaksa mengikuti aturan yang dianggap cacat.

"Karena tekanan publik saja kita nerima bahwa pimpinan yang cacat secara demokratis. Kita terima saja," tegas dia.‎

Ketua DPR Setya Novanto telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Sehingga, kursi orang nomor satu di Parlemen saat ini dalam keadaan kosong.

Anggota Komisi I Fraksi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin pun mendorong adanya kocok ulang pimpinan DPR untuk mengisi kekosongan tersebut, sekaligus mengganti seluruh pimpinan DPR.

Purnawirawan Mayjen TNI ini juga mendesak agar Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dapat segera direvisi. Sebab, menurut dia, UU MD3 saat ini merupakan produk rekayasa dan kelicikan yang merusak logika sehat dan tatanan kehidupan berdemokrasi.

Ia mengibaratkan UU MD3 ini dengan pertandingan lari marathon. Pelari yang meraih juara satu tidak mendapatkan mendali apa pun. Sedangkan pelari urutan terakhir malah mendapatkan mendali karena menang dalam pengundian.

Hasanuddin menyarankan seluruh ketua umum partai politik berembuk dan memerintahkan fraksi di DPR segera mengamandemenkan UU MD3. Menurut dia, setidaknya UU MD3 dapat diubah kembali sesuai UU MD tahun 2009.

Dalam UU tersebut diatur bahwa pemenang pemilu berhak meraih kursi orang nomor satu di parlemen. "Setelah MD3 selesai diamandemen, segera isi unsur pimpinan dan AKD (alat kelengkapan dewan) dengan orang-orang yang lebih credible. Insya Allah kinerja DPR akan bangkit kembali," tandas dia.


(YDH)


Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl
Uji Coba Timnas Indonesia vs Hong Kong

Andik Ungkap Perbedaan Timnas Sekarang dan Era Riedl

4 days Ago

Terakhir, Andik tampil saat Timnas Indonesia melakoni uji coba melawan Islandia pada 14 Januari…

BERITA LAINNYA
Video /