Mengaku Pelanggan, Seskab Tak Setuju Ojek Online Dilarang

Desi Angriani    •    18 Desember 2015 17:54 WIB
ojek online
Mengaku Pelanggan, Seskab Tak Setuju Ojek <i>Online</i> Dilarang
Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Foto: MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kabinet Pramono Anung turut mengecam larangan penggunaan transportasi berbasis daring (online) di Tanah Air. Pasalnya, Pramono dan keluarga merupakan pelanggan ojek online.

"Kami sekeluarga pengguna Go-Jek, jadi kita langsung merespons itu," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

Secara pribadi, Pramono mengaku gemar menggunakan ojek online, terutama untuk menghindari kemacetan Ibu Kota. Kecuali jika dia menuju kantornya di Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. 

"Kalau dipakai ke Istana nanti gojeknya dihadang (pamdal)," celetuk kader PDI Perjuangan ini.

Presiden, jelas Pramono sedang berupaya agar pemerintah dapat membenahi kekurangan moda transportasi berbasis online. Presiden, kata Pramono, tak ingin mematahkan kreativitas anak muda yang menciptakan aplikasi ojek online. Justru, transportasi online mesti diapresiasi karena memudahkan publik.

"Kita merasa bahwa Go-Jek ini harus diberikan apresiasi kemudahan. Jangan malah dilarang. Presiden sudah komunikasikan hal ini pada Menhub dan minta segera diubah larangan tersebut," pungkas dia.

Larangan transportasi berbasis daring (online) dilarang beroperasi karena dianggap tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

"Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," kata Djoko.

Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, Kapolda dan Gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan taksi berbasis online tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis 'start-up' (pemula), namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," kata Djoko.


(KRI)