Pemerintah Diminta Tegas Beri Perlindungan kepada Pekerja Migran

Damar Iradat    •    19 Desember 2015 00:08 WIB
migran
Pemerintah Diminta Tegas Beri Perlindungan kepada Pekerja Migran
Ilustrasi. (ANTARA/Sahrul Manda)

Metrotvnews.com, Jakarta: Memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2015, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan sikapnya. Pekerja migran, khususnya perempuan berisiko mendapat ancaman serius kala bekerja di luar negeri.

Tepat 25 tahun lalu, Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya disahkan dalam sidang majelis umum PBB melalui Resolusi 45/158. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan UU No.6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya.

Ratifikasi Konvensi Migran 1990 merupakan pengikat hukum bagi pemerintah Indonesia untuk menghormati, memenuhi dan memajukan hak asasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Oleh karena itu, Komnas Perempuan tegas meminta pemerintah harus konsisten mengimplementasikan Konvensi Migran dengan menggunakannya sebagai dasar dan rujukan dalam membuat kebijakan dan program yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah menegaskan, pihaknya memberikan perhatian serius kepada pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri.

"Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, lebih dari 200 pekerja migran Indonesia menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri," ujar Yuniyanti dalam keterangan pers kepada Metrotvnews.com, Jumat (18/12/2015).

Menurut dia, situasi kerja yang tidak aman dan manusiawi memiliki risiko cukup tinggi kepada perempuan pekerja migran berhadapan dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, Komnas Perempuan menengarai terdapat irisan persoalan antara migrasi tenaga kerja internasional, perdagangan manusia dan perdagangan narkotika yang menyasar pekerja migran.

"Khususnya perempuan, mereka bisa terperangkap dalam jaringan kejahatan narkoba hingga membawa mereka berhadapan dengan hukuman mati," ujarnya.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mengingatkan agar pemerintah menyelesaikan akar persoalan struktural yang menyebabkan warga Indonesia bermigrasi. Penyebabnya antara lain pemiskinan dan pencerabutan sumber-sumber kehidupan seperti perampasan dan pengambil alihan lahan-lahan pertanian dan hutan untuk perkebunan dan tambang, di desa dan daerah asal pekerja migran.

Pernyataan sikap Komnas perempuan terkait pekerja migran antara lain;

1. Pemerintah, baik pusat dan daerah serta DPR RI/DPRD harus mengimplementasikan dan harmonisasikan Konvensi PBB 1990 tentang hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dalam setiap peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan pekerja migran.

2. Pemerintah, baik pusat dan daerah harus meningkatkan upaya perlindungan, penyelamatan serta pemulihan yang komprehensif terhadap pekerja migran yang terancam hukuman mati di luar negeri dan keluarganya.

3. Meminta pemerintah dan DPR untuk menghapuskan hukuman mati dari sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan hukuman mati di Indonesia secara moral menghambat upaya perlindungan dan penyelamatan pekerja migran Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.


(MEL)


Media Malaysia: Wartawan Vietnam Agen Mata-Mata?
Final Piala AFF 2018

Media Malaysia: Wartawan Vietnam Agen Mata-Mata?

19 hours Ago

Media Malaysia menurunkan tulisan tentang tingkah laku wartawan Vietnam selama Final Piala AFF …

BERITA LAINNYA
Video /