Tak Miliki Amar Putusan, MKD Didesak Kembali Gelar Sidang Novanto

M Rodhi Aulia    •    20 Desember 2015 09:08 WIB
pencatut nama presiden
Tak Miliki Amar Putusan, MKD Didesak Kembali Gelar Sidang Novanto
Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Foto: Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) didesak kembali bersidang terkait kasus #PapaMintaSaham yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto. Pasalnya, MKD dianggap tidak memiliki amar putusan yang jelas terkait status Novanto.

"Sebuah mahkamah tanpa putusan, itu mahkamah dagelan bukan kehormatan," kata Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Syamsuddin Haris dalam Program Bincang Pagi, Metro TV, Minggu (20/12/2015).

Syamsuddin mengatakan, semua anggota MKD sudah menyampaikan pandangan hukumnya setelah sidang digelar sebanyak empat kali. Hasilnya, sebanyak 10 orang 'yang mulia anggota MKD' menjatuhkan sanksi sedang untuk Setya Novanto dan 7 orang memberikan sanksi berat.

Namun di tengah proses sidang pengambilan keputusan itu, tiba-tiba MKD mendapatkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR, Rabu, 16 Desember 2015. Sesaat membacakan surat tersebut secara terbuka, MKD langsung menutup perkara Novanto.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang membantah, pihaknya tidak menghasilkan putusan apapun. Junimart mengatakan, dengan adanya surat pengunduran diri dan MKD mengabulkan permohonan itu, sama saja dengan pemberian sanksi sedang. Yaitu, sanksi yang mengharuskan teradu mundur dari jabatannya.

"Dalam pembacaan (pertimbangan hukum) 17 anggota, kita harus membawa suara mayoritas. 10 orang Anggota MKD menyatakan sanksi sedang dan 7 berat. Putusan 10 orang ini senafas dengan (sanksi sedang)," kata Junimart.

Saat ditanyakan tidak adanya sanksi yang tertulis dalam amar putusan itu, Junimart tidak mampu menegaskannya. Junimart hanya bersikeras menjawab mundurnya Novanto tidak ada bedanya dengan pemberian sanksi sedang yang mengakibatkan Novanto wajib lengser.

"Yang saya lihat, baru secara individu menyampaikan pandangan. Seharusnya dituangkan dalam bentuk dokumen putusan yangg benar dari MKD," kata Pakar Hukum Tata Negara Juanda dalam kesempatan yang sama.

Juanda sangat berharap MKD dapat mengambil putusan yang jelas terkait pemberian sanksi atau tidak dalam amar putusannya. Publik, kata dia, menanti finalisasi kerja MKD yang sudah dilakukan satu bulan terakhir ini. Publik tidak puas ketika Novanto mundur, MKD dalam perkara ini juga ikut bubar.

"(Mengumumkan sanksi yang tertulis di dalam amar putusan Novanto), mereka harus bersidang. Tanpa melalui persidangan tidak boleh," ujar Juanda.


(ALB)

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG
Liga Champions 2017--2018

Ronaldo: Real Madrid Tidak Takut PSG

1 day Ago

Cristiano Ronaldo menegaskan dia dan rekan setimnya tidak takut jika harus berhadapan dengan Pa…

BERITA LAINNYA
Video /