Awal Juni ini, pembeli motor listrik subsidi belum mencapai setengah dari target yang ditetapkan pemerintah pada 2023. Ini menjadi pertanyaan, ada apa dengan subsidi motor listrik ini? Kenapa bisa seperti sepi peminat?
Per 21 Mei 2023 total 381 unit motor listrik subsidi laku terjual dari target penjualan 200 ribu unit motor listrik subsidi per Desember 2023. Angka ini masih jauh dari capaian target yang sudah ditetapkan sekarang.
Pemerintah memberikan program bantuan dalam bentuk penggantian potongan harga untuk pembelian motor listrik baru sebesar Rp7 juta per unit. Kementerian Keuangan sendiri telah menggelontorkan dana sebesar Rp1,75 triliun dalam program subsidi motor listrik ini.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.
Sejak Maret 2023, pemerintah berupaya mendorong penjualan motor listrik, salah satunya dengan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta untuk satu motor listrik. Namun rupanya hal ini juga belum menarik banyak minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.
Kepala Staf Kepresidenan RI sekaligus ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik, Moeldoko menyatakan pemerintah gencar mempromosikan subsidi kendaraan listrik dengan pertimbangan biaya impor BBM yang tinggi.
Visi misi pemerintah menjadikan lingkungan zero emisi juga menjadi alasan program subsidi kendaraan listrik.
Program subsidi kendaraan listrik ini menuai pro kontra. Pengamat ekonomi, Fahmy Radhi menilai subsidi listrik ini salah sasaran serta tujuan subsidi kendaraan listrik untuk mengurangi karbon tadi tidak tercapai.
"Maka saya sebagai akademisi muncul hipotesis, jangan-jangan memberikan subsidi pada produsen yang kepemilikannya dimiliki juga oleh pejabat pengambil keputusan." ungkap pengamat ekonomi, Fahmy Radhi.
Pengamat ekonomi, Fahmy Radhi menyatakan ada beberapa alasan krusial mengapa minat masyarakat rendah pada motor listrik subsidi. Salah satunya infrastruktur yang belum memadai.
Sementara itu pemerintah menyatakan investor memerlukan dukungan pasar berupa kerangka hukum dan insentif untuk mendorong investasi. Sedangkan dari infrastruktur meski sudah ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), namun masih memerlukan perhatian lebih. Selain itu tantangan lain adalah membangun ekosistem pasar dalam negeri berikut manufakturnya.
