Kontak Tembak di Nduga, Polri Pastikan Tak Ada Korban

Pascakontak Tembak, Dua Terduga KKB Ditangkap

Kemensos Beri Bantuan Pemberdayaan Sosial ke Agats Papua

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharinin memberikan bantuan pemberdayaan sosial pada warga di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Beberapa bantuan seperti apakaian, peralatan sekolah, hingga meresmikan workshop kapal fiber pemuda Agats.

Pemberian bantuan sosial ini diberikan karena daerah Agats memiliki tanah yang tidak bisa ditanami tumbuhan dan air sungai yang keruh. Sehingga perlu dialihkan fokus pemberdayaan kepada peternakan ayam petelur serta membudiyakan lele untuk menunjang kebutuhan gizi masyarakat setempat.

Mensos Risma juga meninjau langsung workshop penggalangan kapal fiber bagi pemuda asli Asmat dan pemberian bantuan sosial berupa lampu penerangan jalan umum tenaga surya, yang tersebar di 3 lokasi yang ada pada Distrik Agats. 

Megawati Ingin Terjunkan Tentara Ke Papua Jika Masih Berwenang

Penyebab Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air Sulit Dilakukan

Pemerintah Didorong Lakukan Pendekatan Humanis Atasi Konflik Papua

Lukas Enembe Diadili di PN Tipikor Jakpus Didakwa Terima Duit Haram Rp46,8 Miliar

Anggota KKB Ditangkap di Yahukimo

Survei: 80,5% Responden Nilai Militer Harus Tegas Berantas KKB

Polisi Pastikan Tindak Tegas KKB Usai Mengancam Tembak Pilot Susi Air

Tenaga Ahli KSP: Kami Tidak Akan Membiarkan Pemerintah Didikte oleh KKB

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali berulah dengan menebar teror akan menembak pilot Susi Air jika tidak ada negosiasi dalan waktu dua bulan. Pemerintah mengatakan akan tetap menjalankan negosiasi sesuai rencana.

"Sebenarnya ancaramnnya sama, tidak berubah dari Februari lalu. Kami tidak akan mundur," cuap Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay, di program Primetime News Metro TV, Minggu (28/5/2023).

Theo mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan KKB mendikte untuk melakukan sebuah negosiasi yang gegabah. Terlebih, menurut Theo kasus penyanderaan pilot Susi Air ini merupakan sebuah kedaulatan negara. 

"Kita tidak akan membiarkan kelompok yang tidak bertanggung jawab mendikte, apalagi kelompok yang membawa separatisme," tegasnya.

Menurut Theo, upaya yang dilakukan pemerintah masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah masih terus mengupayakan pembebasan tanpa adanya syarat dan permintaan apapun dari KKB.

Theo menegaskan, bahwa pembebasan pilot Susi Air dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu alasannya ialah wilayah Nduga, Papua, yang memiliki wilayah cukup luas. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendeteksi keberadaan sandera.

"Wilayah Nduga luasnya dua kali lipat dari DIY dan dipenuhi oleh hutan rimba yang cuacanya ekstrim. Sehingga kami perlu waktu panjang untuk mendeteksi keberadaan pilot," jelas Theo.

Theo juga mengungkap, saat ini TNI-Polri sudah menemukan titik di mana pilot Susi Air disembunyikan. Ia berharap, dalam waktu dekat, aparat gabungan bisa membebaskan sandera tersebut.

Selidiki Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air, Polisi Gandeng Ahli

Penyanderaan Pilot Susi Air, Pakar: Jangan Sampai Jadi Isu Merugikan Indonesia

Kapolda Papua Maksimalkan Negosiasi Demi Bebaskan Pilot Susi Air

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya masih menyandera pilot Susi Air hingga saat ini. Kapolda Papua mengaku pihaknya terus memaksimalkan proses negosiasi demi pembebasan pilot Susi Air. 

Tim Polda Papua telah mengirimkan tim khusus dalam melakukan negosiasi. Pihaknya memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu. 

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan Satgas Damai Cartenz sedang menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas dan terukur. Hal itu dilakukan untuk memperlancar proses negosiasi.

Selain itu, Polda Papua juga memberikan kesempatan pada kelompok Egianus agar bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik-baik. 

Sudah Jadi Tersangka, Kadis PUPR Papua Ogah Bicara Banyak Usai Diperiksa KPK

Girius ogah menanggapi saat dikonfirmasi soal pertanyaan penyidi

Program Terpadu 100 Hari Satgas Tengkorak Kostrad di Intan Jaya

Program terpadu seratus hari Satgas Yonif Para Raider 305 Tengkorak Kostrad di daerah penugasan Intan Jaya Papua sudah berjalan selama dua minggu.

Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan rasa aman, melindungi masyarakat dari teror dan intimidasi gerombolan Kelompok Separatis Teroris (KST) serta mencari dan menemukan KST. 

Masyarakat Intan Jaya diundang untuk mengunjungi pos-pos pengamanan yang diisi oleh pasukan Kostrad. Kali ini Pos Titigi mendapat kunjungan sedikitnya 70 siswa SD Titigi yang disambut oleh para prajurit. 

Ma'ruf Amin Sebut Ada 6 Kabupaten di Papua Rawan Konflik

Ada 3 tiga kabupaten di Papua Tengah dan 3 kabupaten di Papua Pegunungan

Pengamat Sebut Pendekatan Humanis Pemerintah dengan KKB Gagal

Sebanyak empat pekerja proyek BTS yang tersandera pihak KBB saat ini telah bebas. Sebelumnya, empat pekerja BTS di sandera oleh pihak KKB saat mendarat di Bandara Oktab, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan.

Menurut Pengamat Militer dan Intelijen Ridlwan Habib, kasus penyanderaan warga sipil oleh KKB yang berulang membuktikan pendekatan dan negosiasi yang dilakukan pemerintah terhadap KKB perlu dievaluasi.

"Ini membuktikan pendektan yang baik dari pemerintah dengan negosiasi, pendektan humanis, pendekatan pembangunan, pendekatan kesejahteraan ternyata bertepuk sebelah tangan. Menurut saya harus ada evaluasi, apakah metode pendekatan hukum yang dilakukan sekarang, apakah pantas untuk menyelesaikan masalah KKB, jangan-jangan kita harus melakukan metodelogi lain untuk menyelesaikannya," ujar Ridlwan dalam Selamat Pagi indonesia, Metro TV, Senin (15/5/2023).

KKB sudah mendeklarasikan sebagai kelompok separatisme. Ridlwan mengatakan, pemerintah bisa melakukan operasi militer untuk menangani KKB. 

"Karena mereka sudah mendklasikan sebagai gerakan separatisme, maka tidak ada salahnya pemerintah melakukan operasi militer terbatas. Hal ini bisa menyelamatkan warga sipil dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan meyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok," tambahnya.

Ridlwan berharap presiden bisa mengeluarkan instruksi, sehingga Panglima TNI bisa melakukan operasi militer terbatas.

Sebelumnya, sejumlah pekerja proyek BTS menjadi koran penyanderaan oleh KKB di Distrik Oktab, Kabupaten Pegunungan Bintang, provinsi Papua Pegunungan. Untuk melepaskan sandera, KKB pun meminta uang tebusan sebanyak Rp500 juta.

Kostrad Ajarkan Anak-Anak di Puncak Papua Membaca

Satgas Yonif Raider 303 Kostrad kembali memberikan bantuan sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat Puncak. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Satgas Raider 303 juga memberikan pelayanan kesehatan untuk warga Puncak, Papua. 

Salah satu program yang dilakukan yakni borong hasil bumi yang telah dijalankan secara rutin setiap bulannya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu mendistribusikan hasil pertanian dan hasil bumi masyarakat.

Selain dari borong hasil bumi, Kostrad juga membantu program pembangunan pemerintahan dalam bidang pendidikan yakni memberikan pengajaran kepada siswa yang belum mendapatkan pendidikan.

Beberapa desa di kampung saat ini telah dibangun sumber air bersih oleh Kostrad untuk kemudian dialirkan kepada masyarakat. Kostrad juga membangun lampu-lampu penerangan solar cell yang dampaknya pun langsung dirasakan oleh masyarakat Puncak kegiatan yang dilakukan Satgas Raider 303.

BAP Tak Sesuai, Lukas Enembe Marah-Marah ke Jaksa dan Penyidik KPK

KPK Buru Penggerak Massa saat Pemeriksaan Lukas Enembe

KPK menilai pergerakan masa saat penyidikan kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe, sebagai kasus perintangan penyidikan. Kini, penyidik KPK masih mencari siapa dalang di balik penggerak massa saat pemeriksaan Lukas.

Deputi Bidang Penindakan dan Monitoring KPK, Asep Guntur mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami siapa dalam di balik pergerakan masa yang merintangi penyidik dalam penyelidikan kasus korupsi Lukas Enembe. Ia meyakini, ada tersangka lain dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap pengacara Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening pada, Selasa (9/5/2023). Roy Rening ditahan atas dugaan perintangan penyidikan terhadap kasus korupsi Lukas.

Selain itu, Roy juga telah menghasut beberapa pihak untuk tidak mengembalikan uang yang seharusnya menjadi sitaan KPK.

Pasukan Kostrad Intan Jaya Beri Layanan Kesehatan & Edukasi ke Masyarakat

Pasukan tengkorak Kostrad yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua, memulai program terpadu 100 hari yang meliputi jaminan keamanan kepada masyarakat. Selain itu, pelayanan kesehatan, perekonomian, hingga edukasi pertanian dan perkebunan pun turut dilakukan. 

Dalam program ini, diisi dengan pergerakan pasukan-pasukan ke hutan, pelayanan kesehatan, perekonomian, hingga edukasi pertanian dan perkebunan.

Tak hanya itu, para prajurit juga mengajak masyarakat untuk melihat langsung pemanfaatan lahan di halaman pos. Selain itu, sekaligus mengedukasi masyarakat agar hasil perkebunan bisa lebih maksimal.

Stefanus Roy Rening Dipanggil KPK Hari Ini

Pengacara Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening bakal hadiri pemeriksaan sebagai tersangka kasus Lukas, Selasa (9/5/2023).

Stefanus Roy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, karena perbuatan merintangi penyidikan dilakukan secara pribadi. KPK akan memeriksa Stefanus hari ini, karena sebelumnya Stefanus tak bisa memenuhi panggilan KPK akibat kelelahan. 

Penetapan status tersangka terhadap Stefanus Roy dilakukan setelah KPK memiliki bukti yang cukup. Sebelumnya, Stefanus diperiksa sebagai tersangka pada 5 Mei 2023. Namun karena alasan kesehatan, Stefanus menyampaikan permohonan penundaan untuk diperiksa.

Serahkan 6 Pucuk Senjata Api, Mantan Panglima OPM Serukan Pesan Damai

Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Lamber Pekikir menyerahkan enam pucuk senjata api berserta amunisi kepada Pangdam Cendrawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa. Penyerahan berlangsung di perbatasan negara Papua Nugini dan Indonesia, Senin (1/5/2023) siang.

Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pihaknya memberi apresiasi kepada Panglima OPM Lamber Pekikir, yang sudah bersedia menyerahkan senjata, karena dengan tindakan ini menjadi bukti terciptanya kedamaian di Tanah Papua.

Pangdam menambahkan, dirinya tak hanya menerima senjata, melainkan menerima juga ketulusan hati dan nilai kebaikan Lamber Pekikir.

Sementara itu,  Panglima OPM Lamber Pekikir mengatakan, dirinya mengajak seluruh pejuang Papua Merdeka, untuk bersama-sama mengutamakan perdamaian, karena di dalam perdamaian ada pembangunan yang indah.

Panglima OPM meminta kepada seluruh pihak, khususnya Pejuang Papua Merdeka, untuk mengutamakan dialog, bukan kekerasan bersenjata.

Warga dan Mahasiswa di Papua Unjuk Rasa Tuntut Plt Bupati Mimika Ditahan

Ratusan warga dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi masyarakat orang asli Papua anti korupsi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cendrawasih, kembali turun ke jalan mengenai kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter di Kabupaten Mimika.

Aksi demo kali ini digelar di depan kantor Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura yang menyidangkan perkara korupsi pengadaan pesawat dan helikopter dengan terdakwa PLT Bupati Mimika, Johannes Rettob. Selain berorasi, massa membentangkan spanduk berisi tuntutan, di antaranya meminta hakim segera menetapkan penahanan untuk terdakwa Johannes Rettob.

Koordinator aksi BEM Uncen, Simon Watik menilai jika pengadilan tak juga mengeluarkan surat penahanan, berarti ada tebang pilih dalam penegakan hukum atau tidak adanya asas keadilan.

Wapres Bakal Resmikan Papua Christian Center pada Juni 2023

TNI Klaim Telah Berusaha Negoisasi dengan KKB

Senator Filep: Perang Tidak Bisa Selesaikan Konflik Papua

Cegah Konflik saat Pemilu, KPU Harus Bekerja Independen di Papua

Pengamat: Prajurit TNI di Papua Perlu Dapat Izin Siaga Tempur dari Pemerintah

Keputusan siaga tempur di daerah rawan bagi pasukan TNI bisa berjalan jika pasukan telah mendapat izin dari presiden dan DPR. Pengamat militer dan intelijen, Soleman B Punto mengatakan, TNI tidak bisa bergerak jika belum ada izin, sekaligus untuk menghindari pasukan menjadi sasaran kekerasan. 

"Ketika kita bicara penyanderaan, dia disandera, pertanyaannya, dia disandera oleh siapa, disandera oleh KKB atau disandera oleh pemberontak bersenjata," tegas Soleman B Punto, Kamis (20/4/2023). 

Menurut Soleman, jika pilot Susi Air tersebut disandera oleh pemberontak bersenjata, maka TNI bertugas untuk membebaskannya. Untuk membebaskan pilot Susi Air harus ada izin dan itu diatur dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI. 

"Izinnya itu harus diberikan DPR dan pemerintah berupa kebijakan dan keputusan politik negara," ujar Soleman. 

Selain Pasal 7 ayat 3 UU TNI, izin tersebut juga diatur dalam Pasal 17 ayat 1 bahwa presiden dapat memerintahkan TNI untuk mengatasi ancaman militer. 

"Kalau izin belum ada, mereka tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas Soleman.