- NEYMAR DAN DANILO DIPASTIKAN ABSEN PADA LAGA KEDUA TIMNAS BRASIL
- PRESIDEN JOKOWI TEGASKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIDAK JAWA SENTRIS
- BARESKRIM POLRI DAN KPK AKAN GELAR PERTEMUAN BAHAS KASUS BAMBANG KAYUN
- SERANGAN RUSIA DI KOTA KHERSON UKRAINA TEWASKAN 15 ORANG
- DINKES CIANJUR: DIBUTUHKAN SANITARIAN AGAR TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT DI PENGUNGSIAN
- DINKES CIANJUR: YANG PALING DIBUTUHKAN PENGUNGSI SAAT INI ADALAH AIR BERSIH
- DINKES CIANJUR: MASIH DIBUTUHKAN TAMBAHAN TENAGA DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM DAN SPESIALIS ANAK
- TIONGKOK TEGASKAN SIAP BEKERJA SAMA DENGAN KORUT UNTUK PERDAMAIAN DUNIA
- NASDEM TERJUNKAN TIM MEDIS KE DAERAH MINIM BANTUAN DI CIANJUR
- KPAI MINTA PENGAWASAN KORBAN GEMPA CIANJUR ANAK-ANAK DILAKUKAN TERPILAH
Jenderal TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram, Mahfud MD: Aturannya Tidak Boleh
Primetime News • 6 months ago • pelantikanKementerian Dalam Negeri (Kemendag) tetap menunjuk Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah untuk menjadi Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku menggantikan Bupati Yus Akerina yang masa jabatannya telah berakhir pada Minggu (22/5/2022). Pemerintah tetap menunjuk anggota TNI aktif menjadi pejabat Kepala Daerah adalah Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin sebagai Kepala Bin Daerah Sulawesi Tengah yang dilantik menjadi Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Pelantikan ini menuai pelanggaran, namun tak hanya melanggar undang-undang keputusan itu dinilai telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diketahui ketentuan prajurit aktif dilarang menduduki jabatan sipil yang diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu menyatakan TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD pun ikut menegaskan bahwa TNI aktif tidak boleh menjadi pejabat kepala daerah.
'' Belum tahu saya, nanti saya cek, aturannya tak boleh,'' ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.
Pengisian kepala daerah belakangan kian memantik polemik karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dianggap tak mematuhi keputusan keputusan MK untuk membuat keputusan teknis dalam pengisian jabatan, alhasil Kemendagri dianggap merasa bebas untuk melantik siapa saja.
